Aksaramedia.net, Kutai kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus mematangkan persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada yang dijadwalkan pada 19 April 2025, di tengah ancaman banjir di sejumlah wilayah. Distribusi logistik menjadi perhatian utama, terutama di kecamatan-kecamatan dengan akses darat yang terganggu.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda Destianti, menyampaikan bahwa Pemkab telah melakukan koordinasi intensif dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI/Polri, serta seluruh jajaran pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan di 20 kecamatan. Menurutnya, fokus utama adalah mengidentifikasi titik-titik rawan banjir serta menyiapkan jalur distribusi alternatif agar seluruh tahapan pemilu dapat berjalan sesuai jadwal.
Sebagai bagian dari mitigasi, beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) dialihkan ke lokasi yang dinilai lebih aman dari risiko banjir. Langkah ini dilakukan untuk menjaga agar proses pemungutan suara tetap dapat dilaksanakan meskipun kondisi cuaca tidak menentu. Hingga saat ini, distribusi logistik pemilu telah mencapai wilayah tujuan, meskipun beberapa di antaranya harus ditempuh dengan usaha ekstra karena medan yang sulit.
Tiga kecamatan yang menjadi perhatian khusus adalah Tabang, Kota Bangun Darat, dan Kembang Janggut. Ketiganya mengalami banjir cukup tinggi yang menghambat akses darat. Untuk itu, Pemkab menyiapkan opsi jalur alternatif, termasuk penggunaan transportasi air agar logistik bisa sampai tepat waktu dan warga tetap dapat menuju TPS dengan aman. Keterlibatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) juga dimaksimalkan untuk mendukung penyebaran informasi secara cepat dan merata.
Di luar persoalan teknis, Pemkab Kukar juga mendorong seluruh elemen di tingkat kecamatan dan desa untuk menggerakkan jaringan sosial mereka. Tujuannya agar informasi mengenai jadwal pemungutan suara, lokasi TPS baru, dan prosedur dalam situasi darurat dapat diketahui warga secara menyeluruh.
“Kami ingin memastikan hak suara masyarakat tetap terlindungi meski berada dalam situasi darurat. Partisipasi pemilih harus tetap menjadi prioritas,” kata Rinda.
(Adv/Diskominfo/Kukar)
