Aksaramedia.net, TENGGARONG – Capaian pengelolaan keuangan daerah kembali menjadi sorotan positif dalam Sidang Paripurna DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Senin (30/6/2025). Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, sekaligus mengumumkan keberhasilan Kukar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Dalam laporannya, Aulia menjelaskan bahwa pada tahun 2024, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp12,7 triliun atau 88,75% dari target Rp14,3 triliun. Sedangkan realisasi belanja dan transfer sebesar Rp12,8 triliun atau 88,14% dari total anggaran belanja sebesar Rp14,5 triliun.
“Meskipun WTP kembali diraih, kami menyadari masih ada ruang untuk perbaikan. Sesuai rekomendasi BPK RI, pemerintah daerah telah menyusun rencana aksi untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset,” ungkap Aulia di hadapan forum paripurna.
Adapun rincian struktur realisasi APBD Kukar 2024 sebagai berikut:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): melampaui target sebesar Rp54,7 miliar
- Pendapatan Transfer: mengalami kekurangan Rp1,49 triliun dari target
- Belanja Operasi: terealisasi Rp6,37 triliun (87,20%)
- Belanja Modal: Rp5,31 triliun (81,46%)
- Belanja Tak Terduga: nihil realisasi
- Pembiayaan Netto: Rp271,9 miliar
- SILPA: Rp165,9 miliar (terdiri dari kas daerah, BLUD, dana BOS, BOK puskesmas, dan earmark Rp38,3 miliar)
Selain memaparkan data fiskal, Aulia menyampaikan apresiasi kepada DPRD, jajaran perangkat daerah, dan seluruh masyarakat Kukar atas kontribusi dan dukungan dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan.
“Capaian ini bukan hanya angka, tapi cerminan dari sinergi yang terbangun antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Komitmen ini menjadi landasan kita dalam mewujudkan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sebagaimana visi Kukar Idaman,” tutupnya.
(Adv/Diskominfo/Kukar)
