Samarinda — Suara perlawanan terhadap korupsi kembali menggema dari jalanan Kaltim. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) menggeruduk Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur, Jumat (25/07/2025), membawa sederet tuntutan atas kasus-kasus korupsi yang selama ini diduga dibiarkan mengendap dalam lingkar kekuasaan.
Setelah sebelumnya mengepung Kantor Gubernur, aksi berlanjut ke Kejati sebagai bentuk desakan agar institusi hukum tidak lagi berdiam diri menghadapi dugaan skandal pajak, proyek mark-up, hingga praktik nepotisme dalam seleksi pejabat BUMD. Demonstrasi ini menjadi simbol perlawanan terhadap pembungkaman kasus-kasus besar yang dinilai hanya disentuh secara formalitas tanpa komitmen penindakan nyata.
Massa aksi tak datang untuk basa-basi. Mereka membawa tuntutan keras agar Kejati berani mengusut tuntas dugaan penggelapan pajak oleh PT BKE, proyek mark-up renovasi Gedung DPRD Kaltim, hingga skandal seleksi Direktur Utama Perusda Kaltim yang disebut penuh nepotisme.
“Kalau Kejati masih diam, lebih baik copot toga dan gantung di pagar kantor ini. Hukum jangan cuma galak ke rakyat kecil, tapi mendadak bisu saat berhadapan dengan korporasi raksasa dan mafia jabatan,” teriak Korlap AMAK, Faisal.
AMAK menilai Kejati Kaltim sudah terlalu lama bermain aman dan membiarkan kasus dugaan korupsi besar mengendap tanpa kejelasan. Mahasiswa menyebut, PT BKE yang diduga mengemplang pajak hingga Rp1 triliun, seharusnya sudah cukup bukti untuk ditindak, bukan malah ditutup-tutupi dengan alasan masih diteliti lebih lanjut.
“Jangan bodohi publik. Kalau rakyat telat bayar pajak motor, esoknya langsung disita. Tapi kalau korporasi maling pajak triliunan, malah diajak ngopi. Ini penghinaan terhadap akal sehat,” kata Faisal lantang.
Selain skandal pajak, mahasiswa juga menyoroti proyek renovasi Gedung DPRD Kaltim yang dinilai hanya memoles gedung tapi tak menyentuh integritas wakil rakyatnya. Mereka menduga proyek tersebut sengaja diatur agar potensi mark-up bisa dinikmati oleh segelintir elite.
“Anggaran miliaran dihabiskan buat mengecat dinding, padahal suara rakyat tak pernah mereka dengar. Kalau ini bukan modus korupsi, lalu apa namanya?” sindir Faisal.
Puncak orasi mahasiswa menyorot figur misterius berinisial “H” yang diduga menjadi pejabat bayangan di balik layar pemerintahan Kaltim. Sosok ini disebut sebagai penentu jabatan dan pengendali kebijakan yang tak tercatat dalam struktur pemerintahan resmi.
“Jangan mimpi Kaltim akan bersih dari korupsi selama H masih menarik benang kendali. Inilah wajah gelap birokrasi, pejabat bayangan lebih berkuasa dari pejabat resmi,” ucap Faisal.
Aksi AMAK bukan sekadar luapan kekecewaan, melainkan sinyal peringatan keras terhadap tumpulnya hukum di hadapan kekuasaan dan uang. Mahasiswa menegaskan bahwa keadilan tak boleh hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
“Hari ini kami datang sebagai pengingat. Tapi jika Kejati tetap berlindung di balik alasan-alasan normatif, gerakan ini akan berlipat ganda. Jangan salahkan rakyat ketika kepercayaan pada hukum mulai runtuh,” tegas Faisal menutup orasinya.
