Samarinda – Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) kembali bersuara lantang terkait sejumlah dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang mencoreng tata kelola pemerintahan di Bumi Etam.
Koordinator Lapangan AMAK Kaltim, Faisal Hidayat, menuturkan ada beberapa persoalan yang mereka soroti. Mulai dari dugaan penggelapan dan manipulasi pajak yang dilakukan PT Barokah Karya Energy (BKE), praktik nepotisme dalam seleksi jajaran direktur utama Perusahaan Daerah di lingkungan Pemprov Kaltim, keberadaan sosok “penguasa bayangan” berinisial H yang diduga memiliki pengaruh lebih besar dari pejabat resmi, hingga dugaan korupsi pada proyek renovasi gedung DPRD Kaltim.
“Jangan karena merasa dekat dengan pejabat teras, semua urusan mau diatur seenaknya. Ini sudah sangat meresahkan,” tegas Faisal saat dikonfirmasi, Rabu (23/7/2025).
Menurutnya, pemerintahan harus berjalan berdasarkan regulasi, bukan karena faktor kedekatan ataupun hubungan keluarga. “Provinsi Kaltim ini milik bersama, bukan milik keluarga atau golongan tertentu,” sambung mahasiswa Fakultas Hukum itu.
Ia juga menyoroti dugaan penggelapan pajak yang dilakukan PT BKE. “Manipulasi pajak adalah tindakan jahat, apalagi jika perusahaan itu disinyalir dekat dengan penguasa,” katanya.
Tak hanya itu, Faisal mendesak Kejaksaan Tinggi Kaltim (Kejati Kaltim) memeriksa kontraktor serta sumber anggaran proyek renovasi gedung DPRD Kaltim yang menimbulkan banyak tanda tanya. “Masa ruangan dewan dibeda-bedakan, ada yang standar, ada yang disulap mewah. Ini harus diusut tuntas,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, AMAK Kaltim akan menggelar aksi damai pada Jumat, 25 Juli 2025, di dua titik, yakni Kantor Gubernur Kaltim dan Kantor Kejati Kaltim.
“Kami akan turun dengan massa sekitar 100 orang untuk menyuarakan aspirasi ini. Tujuan kami jelas, ingin Kalimantan Timur bersih dari praktik KKN,” tutup Faisal.
