Aksaramedia.net, Kutai kartanegara – Untuk memastikan kelancaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan adendum terkait. Acara ini berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar dan dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Polres Kukar, Polres Bontang, serta Kodim 0906/Kukar dan Kodim 0908/Bontang.
Penandatanganan ini menegaskan kesiapan Pemkab Kukar dalam mendukung pelaksanaan PSU dengan alokasi anggaran sebesar Rp62,4 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bupati Kukar, Edi Damansyah, menekankan bahwa dana tersebut akan dikelola sesuai regulasi untuk memastikan seluruh tahapan PSU berjalan lancar.
“Dengan ditandatanganinya NPHD ini, anggaran untuk PSU di Kukar telah dipastikan tersedia. Kami telah bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, serta unsur keamanan seperti Kodim dan Polres di Kukar dan Bontang guna memastikan proses PSU berjalan aman dan tertib,” ujar Edi.
Ia juga menambahkan bahwa efisiensi dan prioritas menjadi dasar dalam alokasi anggaran ini. “Karena PSU merupakan instruksi prioritas, kami memastikan anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan tahapan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu,” jelasnya.
Penandatanganan NPHD ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi juga simbol sinergi antara Pemkab Kukar dan berbagai stakeholder dalam menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan PSU. Dengan adanya kepastian anggaran ini, diharapkan tidak ada kendala pembiayaan yang dapat menghambat jalannya pemungutan suara.
Edi Damansyah turut mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menyukseskan PSU dengan menjaga situasi tetap kondusif dan menggunakan hak pilihnya secara bijak. “Kesuksesan PSU bukan hanya bergantung pada anggaran, tetapi juga partisipasi masyarakat serta kepatuhan semua pihak terhadap regulasi yang ada,” tegasnya.
Dengan langkah strategis ini, Pemkab Kukar berkomitmen untuk memastikan PSU 2025 berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. (adv/diskom/aw)
