KUTAI KARTANEGARA – Tantangan ketahanan pangan di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi fokus perhatian baru di Kutai Kartanegara (Kukar). Melalui kegiatan Sarasehan Ketahanan Pangan dan Tanam Padi Bersama Petani dan Mahasiswa, berbagai pihak lintas sektor berkumpul di Pendopo Gapoktan Maju Sejahtera, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Sabtu (25/10/2025).
Acara ini menjadi momentum penting bagi akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memperkuat kolaborasi di sektor pertanian. Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Anggota Komisi II DPRD Kukar, Rahmat Dermawan, yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Program Studi Pembangunan Sosial (IKA Pemsos) FISIP Universitas Mulawarman (Unmul).
Dalam sambutannya, Rahmat menegaskan bahwa upaya memperkuat ketahanan pangan tidak bisa dilepaskan dari dukungan nyata terhadap petani. Ia menyoroti bahwa persoalan klasik seperti ketersediaan pupuk, alat pertanian, hingga infrastruktur dasar masih menjadi kendala di lapangan.
“Petani adalah ujung tombak ketahanan pangan. Kalau mereka tidak diperhatikan, dari mana kita bisa makan setiap hari? Jadi keberpihakan pada petani harus nyata, bukan sekadar slogan,” tegasnya.
Rahmat juga menekankan pentingnya regenerasi petani muda serta pelaksanaan program 100.000 Petani dan Nelayan Produktif agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di kawasan penyangga IKN seperti Muara Jawa dan Samboja.
“Jangan sampai petani hanya menjadi penonton pembangunan. Mereka harus ikut menikmati hasil dari perubahan yang terjadi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Kadistanak) Kukar, Muhammad Taufik, mengakui bahwa produksi pangan di Kukar masih belum mampu memenuhi kebutuhan Kalimantan Timur secara keseluruhan.
Dari 20 kecamatan di Kukar, terdapat 10 wilayah sentra padi dengan luas baku sawah mencapai 17.370 hektare dan produksi sekitar 120 ribu ton gabah per tahun. Namun angka tersebut baru mencukupi 30–40 persen kebutuhan pangan di Kaltim.
“Kita masih punya pekerjaan besar. Tapi justru ini peluang. Kalau daerah lain sibuk dengan industri, Kukar bisa jadi tulang punggung pangan Kalimantan,” kata Taufik.
Ia menambahkan bahwa dalam visi pembangunan 2025–2030, pertanian akan menjadi sektor fondasi bersama pariwisata dan industri hijau berkelanjutan. Pemerintah daerah juga tengah fokus mendorong hilirisasi hasil pertanian, pemanfaatan lahan eks tambang, serta penguatan koperasi dan BUMDes pertanian.
Dari sisi Otorita IKN, Direktur Ketahanan Pangan Dr. P. Setia Lenggono, menegaskan bahwa daerah sekitar IKN harus siap menghadapi lonjakan permintaan pangan seiring percepatan pembangunan ibu kota baru.
“Sesuai Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, tahun 2028 IKN resmi menjadi ibu kota politik Republik Indonesia. Jadi tidak ada lagi ruang perdebatan. Kita semua harus menyiapkan diri, terutama di sektor pangan,” ujarnya.
Lenggono menilai Kukar memiliki potensi strategis menjadi penyuplai utama pangan IKN, baik dari sisi luas lahan maupun pengalaman masyarakatnya dalam bertani.
Sarasehan yang diselenggarakan oleh IKA Pemsos FISIP Unmul ini juga dihadiri oleh Wakil Dekan III FISIP Unmul Daryono, Ketua Program Studi Pembangunan Sosial A. Ismail Lukman, M.A., serta sejumlah dosen dan mahasiswa.
Kegiatan ditutup dengan aksi simbolis penanaman padi bersama antara peserta, petani, akademisi, dan mahasiswa. Simbol sederhana ini mencerminkan semangat kolaborasi lintas sektor untuk membangun kemandirian pangan yang berkelanjutan di Kukar.
“Membangun IKN bukan hanya soal gedung dan jalan, tapi memastikan rakyat bisa makan dari hasil bumi sendiri. Pangan adalah urat nadi bangsa,” pungkas Rahmat Dermawan.
