Aksaramedia.net, Kutai Kartanegara – Di tengah krisis pupuk bersubsidi yang makin menyulitkan petani, Pemerintah Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, memilih jalur mandiri untuk menjaga stabilitas pertanian. Salah satu terobosan strategisnya adalah mempercepat pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai wadah produksi dan distribusi hasil tani.
Langkah ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga bagian dari upaya membangun ketahanan pangan lokal berbasis desa. Kepala Desa Perjiwa, Erik Nur Wahyudi, mengatakan bahwa kondisi lapangan menuntut petani untuk tidak sekadar menunggu bantuan, tetapi proaktif mencari solusi jangka panjang.
“Ketersediaan pupuk masih jadi kendala utama. Karena sistemnya berbasis permintaan, kalau petani lambat mengajukan, maka distribusinya ikut terhambat,” ujar Erik saat ditemui, Sabtu (10/5/25).
Meski begitu, geliat pertanian di Perjiwa tetap berjalan. Dengan cuaca yang mendukung, para petani bahkan mampu melakukan panen hingga tiga kali setahun. Dalam kondisi normal, satu kelompok tani di desa ini bisa menghasilkan hingga 25 ton beras dalam sekali panen.
“Sekarang ada sekitar tujuh sampai delapan kelompok tani yang masih aktif. Mereka tidak hanya fokus pada hasil, tapi juga mulai berpikir soal pemasaran dan pengolahan,” tambahnya.
Pemerintah desa bersama petani juga menginisiasi berbagai kolaborasi eksternal. Salah satunya dengan mengupayakan bantuan alat mesin pertanian (Alsintan), yang dinilai mampu meningkatkan efisiensi kerja di lapangan dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia.
Namun yang paling menjanjikan adalah rencana pembentukan BUMDes. Menurut Erik, badan usaha desa ini dirancang sebagai entitas bisnis yang dikelola bersama untuk memproduksi, mengemas, dan memasarkan beras secara mandiri.
“Kalau selama ini petani menjual ke tengkulak dengan harga rendah, ke depan kami ingin agar mereka bisa menjual sendiri lewat BUMDes. Ini akan membuat keuntungan lebih besar kembali ke petani,” jelasnya.
Dengan struktur BUMDes yang partisipatif, pemerintah desa berharap distribusi hasil pertanian bisa lebih adil dan transparan, serta membuka ruang usaha baru bagi masyarakat sekitar.
“Petani harus punya kendali atas hasil panennya sendiri. Kalau tidak, mereka akan terus bergantung dan rentan terhadap permainan pasar,” pungkas Erik.
(Adv/Diskominfo/Kukar)
