Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Program Paket Ekonomi 2025 yang berfokus pada pemulihan, akselerasi, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pengumuman itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, didampingi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).
Airlangga menjelaskan, paket ekonomi ini mencakup delapan program utama yang dijalankan hingga akhir tahun 2025 dengan total anggaran Rp 16,23 triliun. Program-program tersebut dirancang untuk mendukung masyarakat secara langsung, mulai dari tenaga kerja, pelaku UMKM, hingga sektor perumahan dan pariwisata.
- Magang lulusan perguruan tinggi dengan uang saku setara Upah Minimum Provinsi (sekitar Rp 3,3 juta per bulan) selama enam bulan.
- Pajak penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah (PPh 21 DTP) untuk sektor pariwisata sebesar 100% selama tiga bulan di sisa tahun pajak 2025.
- Bantuan pangan berupa 10 kg beras per bulan selama dua bulan, dengan opsi perpanjangan hingga Desember jika realisasi anggaran memungkinkan.
- Bantuan iuran JKK dan JKM sebesar 50% untuk enam bulan bagi pekerja bukan penerima upah, termasuk mitra pengemudi transportasi online, ojek pangkalan, supir, kurir, hingga pekerja logistik.
- Relaksasi manfaat layanan tambahan (MLT) BPJS Ketenagakerjaan berupa keringanan bunga KPR/KPA dengan suku bunga maksimum BI Rate + 3%.
- Program padat karya tunai melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR, berupa proyek harian yang berlangsung September–Desember 2025.
- Percepatan deregulasi aturan yang dituangkan dalam PP Nomor 28 Tahun 2025.
- Program perkotaan yang berfokus pada peningkatan kualitas pemukiman serta penyediaan platform pemasaran untuk gig economy, khususnya UMKM.
Airlangga menambahkan, pemerintah juga telah menyiapkan empat program lanjutan pada 2026, di antaranya:
- Perpanjangan PPh Final 0,5% bagi wajib pajak UMKM.
- Penyesuaian penerima PPh Final 0,5% untuk UMKM.
- Perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata.
- Diskon iuran JKK dan JKM untuk pekerja bukan penerima upah (BPU).
Selain itu, terdapat lima program khusus untuk penyerapan tenaga kerja, yakni:
- Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Replanting perkebunan rakyat.
- Program Kampung Nelayan Merah Putih.
- Revitalisasi tambak panturan.
- Modernisasi kapal nelayan.
Menurut Airlangga, rangkaian program ini merupakan strategi komprehensif pemerintah untuk menghadapi tantangan ekonomi global sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
“Paket ini adalah bentuk nyata komitmen Presiden Prabowo dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, mendukung masyarakat kelas pekerja, dan memperkuat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa pemerintah akan terus mengawal ketat pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Dengan adanya paket ini, diharapkan roda perekonomian nasional semakin inklusif, lapangan kerja semakin terbuka, serta daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global.
